Home / Informasi / Mari Mencukupi Kebutuhan Dokter

Mari Mencukupi Kebutuhan Dokter

Untuk mampu berkonsultasi secara tatap muka dengan seorang dokter spesialis di salah satu tempat tinggal sakit pemerintah di Jakarta, aku harus tunggu selama enam minggu. Tentu harapan aku adalah aku mendapat giliran selagi berkonsultasi yang tidak selama itu. Saya cemas sakit yang aku derita semakin memburuk kalau tidak langsung ditangani Banyak Doktor S3.

Saya tidak punya niat pergi ke dokter atau ke tempat tinggal sakit lain, karena sebelumnya aku udah merintis perawatan oleh dokter tersebut, yang aku menjadi puas atas penjelasannya. Walau paham ini bukan ketentuan yang terbaik, tapi aku senantiasa memilih untuk tunggu giliran layaknya yang dijadwalkan pihak tempat tinggal sakit tersebut. Selama tunggu aku mampu berkonsultasi dengan dokter pakar lain secara online. Saya percaya banyak orang menghadapi kondisi layaknya yang aku alami.

Dalam perspektif yang lebih luas, hal itu mengindikasikan adanya persoalan kelangkaan jumlah dokter di negeri ini, dokter lazim dan lebih kembali dokter spesialis. Saya percaya pemerintah udah sejak lama berusaha mempercepat pemenuhan keperluan dokter. Namun cakupan dan efektivitasnya bisa saja harus lebih ditingkatkan. Kekurangan dokter Merujuk pada standar WHO, dibutuhkan 1 dokter untuk melayani 1.000 orang penduduk. Ini berarti secara nasional dibutuhkan 275.000 dokter pada selagi ini.

Bagaimana ketersediaannya? Data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per 27 Oktober 2022 menyebutkan ada 143.900 dokter lazim (di luar dokter gigi) yang miliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan aktif berpraktik. Dengan demikian, negara selagi ini kekurangan sekitar 130.000 dokter.

Adapun dokter spesialis yang miliki STR dan aktif selagi ini jumlah 44.700 dokter, berasal dari 36 model spesialisasi. Kementerian Kesehatan menyebutkan kekurangan jumlah dokter spesialis untuk tempat tinggal sakit rujukan adalah sebagai berikut: spesialis ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah sebanyak 714 dokter, spesialis saraf atau neurologi 169 dokter, spesialis radiologi 109 dokter, spesialis obstetri ginekologi 57 dokter, spesialis ilmu kebugaran anak 59 dokter, dan ilmu penyakit dalam 76 dokter.

Kekurangan ini tentu meningkat tetap setiap tahun kalau jumlah lulusan dokter spesialis tidak mengimbanginya. Selain kekurangan jumlah dokter, persoalan dunia kebugaran di Indonesia juga disebabkan oleh distribusi dokter yang tidak merata. Dari dokumen Profil Kesehatan Indonesia 2021 diketahui bahwa 63 persen berasal dari keseluruhan tenaga medis atau 173.700 orang berada di Pulau Jawa-Bali dengan persebaran DKI Jakarta (24.200 orang), Jawa Timur (24.000 orang), dan Jawa Barat (23.600 orang). Provinsi dengan tenaga medis paling sedikit adalah Sulawesi Barat (485 orang), Kalimantan Utara (558 orang), dan Gorontalo (627 orang).

Distribusi dokter yang tidak merata juga mampu diartikan berasal dari data jumlah dokter per puskesmas yang jadi ujung tombak pelayanan kebugaran penduduk. Dari 10.292 puskesmas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota (2021), 9,6 persen di antaranya tetap belum memenuhi standar satu dokter untuk puskesmas non rawat inap dan dua dokter untuk puskesmas rawat inap (Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2014). Bahkan ada ratusan puskesmas yang tidak miliki dokter. Papua adalah provinsi yang terparah dalam persoalan kekurangan dokter.

Hampir 50 persen berasal dari seluruh puskesmas yang ada tidak miliki dokter. Daerah lain yang sama adalah Maluku, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat. Sesama warga bangsa yang berada di sana tidak miliki kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan kebugaran paling dasar. Ini tentu bukan kondisi yang ideal. Pemenuhan keperluan dokter Kebutuhan dokter diisi oleh lulusan pendidikan kedokteran negeri dan swasta yang tersebar di seluruh provinsi (di luar provinsi baru). Setiap tahun sebanyak 12.000 – 13.000 dokter dihasilkan oleh 92 fakultas kedokteran (Sukman Tulus Putra, 2022). Dengan pertambahan 3 juta masyarakat per tahun, dibutuhkan tambahan dokter sebanyak 3.000 dokter. Dari 13.000 lulusan, kekurangan jumlah dokter sebanyak 130.000 dokter sebagaimana diuraikan di bagian terdahulu dapat menyusut setiap tahun sebanyak 10.000 dokter. Dengan demikian, dibutuhkan selagi 13 tahun untuk memenuhi keperluan dokter.

Tentu ini bukan selagi yang sebentar, harus dipersingkat jadi 3-5 tahun. Pemenuhan keperluan dokter spesialis juga harus disegerakan, demikianlah juga perawat dan tenaga kebugaran lain. Risiko berasal dari semakin lamanya menutupi kekurangan jumlah dokter adalah lebih tingginya tingkat mortalitas, besarnya cost oportunitas karena produktivitas yang hilang karena lamanya pasien menderita, dan semakin lebarnya kesenjangan tingkat kebugaran antardaerah.

Pemerintah tentu saja udah paham kekurangan jumlah dokter selagi ini. Beberapa usaha udah dilakukan untuk menutup kekurangan itu. Di antaranya adalah penambahan kuota mahasiswa kedokteran dan penambahan program spesialis pada lebih dari satu fakultas kedokteran. Kebijakan afirmatif itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 02/KB/22 perihal Peningkatan Kuota Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Kedokteran, Program Dokter Spesialis, dan Penambahan Program Studi Dokter Spesialis. Dalam SKB itu kuota penerimaan mahasiswa program sarjana untuk fakultas kedokteran terakreditasi A mampu ditingkatkan dengan energi tampung maksimal.

Sedangkan untuk fakultas kedokteran akreditasi B mampu ditingkatkan 10 persen berasal dari kuota selagi ini. Untuk memperbanyak dokter spesialis, program belajar yang mampu ditambahkan antara lain spesialis penyakit dalam, bedah, anak, obstetri ginekologi, radiologi, anestesi, patologi klinik, dan spesialis untuk penanganan penyakit prioritas layaknya jantung, stroke, kanker, dan urologi-nefrologi. Untuk menaikkan jumlah dokter, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan Program Bantuan Pendidikan dengan menyediakan 600 kuota beasiswa untuk dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter subspesialis.

Penerima beasiswa ini adalah dokter berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN yang bertugas di daerah-daerah yang tetap kekurangan dokter spesialis. Selain itu, Kemenkes bekerja sama dengan Kementerian Keuangan juga menyediakan 700 kuota beasiswa sama (Tatang Mulya SInaga, 2022). Upaya dengan Pemenuhan keperluan dokter dapat lebih cepat tercapai kalau masyarakat secara perorangan maupun kelompok ikut dan juga memberi tambahan kontribusi.

Banyak lulusan SMA yang mengurungkan niatnya untuk masuk fakultas kedokteran karena persoalan ketiadaan biaya. Pemberian beasiswa disertai perjanjian untuk bekerja di area khusus adalah solusi personal bagi calon mahasiswa yang kurang mampu sekaligus menangani persoalan negara. Bagi seorang miliarder, memberi beasiswa kepada 10 mahasiswa kedokteran tiap-tiap sebesar cost kuliah yang sekitar Rp 500 juta – Rp 800 juta tentulah tidak kurangi kekayaannya.

Jika ada 100 orang miliarder yang bersedia, dapat ada tambahan 1.000 dokter di daerah-daerah yang kekurangan dokter. Jika dilakukan secara berulang dan oleh banyak miliarder lain, maka keperluan dokter di daerah-daerah dapat langsung terpenuhi, tanpa tunggu selagi 13 tahun. Selain berasal dari miliarder dermawan, masyarakat lazim juga mampu memberi tambahan beasiswa kepada mahasiswa kedokteran.

Organisasi sosial, perusahaan, lembaga keagamaan, dan lain-lain mampu membantu program beasiswa untuk mahasiswa kedokteran lazim maupun spesialis yang dilakukan pemerintah. Dukungan masyarakat tadi tentu perlu koordinasi yang baik, antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, tempat tinggal sakit pendidikan, dan lain-lain.

Untuk itu harus ada cetak biru peningkatan jumlah dokter secara rinci. Perlu juga diperhatikan keseimbangan antara keperluan dan permintaan, sehingga tidak berjalan over supply yang mampu menurunkan penghasilan dokter.

Dokter adalah salah satu modal utama pembangunan manusia yang sehat dan produktif. Kekurangan dokter secara jumlah dan kualitas jadi kendala kemajuan peradaban bangsa. Mari kita upayakan pemenuhannya. Bersama kita bisa.

 

About Aname

Check Also

sewa ruang rapat jakarta

5 Hal yang Harus Diperhatikan Saat Memesan Ruang Rapat

Ruang rapat adalah salah satu fasilitas yang sering digunakan oleh para pekerja, pengusaha, atau profesional …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *